Pemimpin Ragu Rakyat Pilu

Jakarta Tragedi kebijakan BBM bersubsidi ternyata telah menguras tenaga dan pikiran seluruh rakyat Indonesia sejak akhir Desember 2011 lalu, dan sampai hari ini dan tak kunjung jelas kapan akan selesai. Semua ini terjadi karena ketidaktegasan pemerintah, dalam hal ini, Presiden mengambil keputusan.

Isu BBM menjadi layaknya gosip artis di
media elektronik maupun cetak. Hanya bedanya kalau berita gosip di media menghibur sebagian besar pemirsa dan pembaca. Gosip BBM selain tidak enak dilihat dan dibaca, juga meresahkan publik. Semua menjadi tidak pasti, layaknya sudah mau menikah tetapi penghulunya kabur.

Anti klimaks dari ketidaktegasan pemerintah terjadi pada tanggal 26 April 2012 lalu ketika beberapa hari sebelumnya media sudah yakin benar bahwa keputusan pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi melalui pembatasan kapasitas mesin (cc) kendaraan maksimum 1.500 cc sudah matang dan akan diumumkan pasca sidang kabinet hari itu. Nyatanya? Kutipu kau.

Saya sendiri dari awal sudah yakin bahwa Presiden tidak akan dan tidak berani mengumumkan kebijakan tersebut. Apalagi paginya saya sempat berkomunikasi dengan pejabat Komite Ekonomi Nasional (KEN) yang menyatakan bahwa KEN memberikan saran kepada Presiden untuk tidak mengeluarkan keputusan hari itu karena situasi belum kondusif. Jadi lengkap sudah abusing negara terhadap rakyatnya.

Polemik BBM yang berkepanjangan dan melelahkan publik ini belum pernah terjadi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Sampai-sampai dalam hati saya bertanya: "Masihkan kita mempunyai pemimpin yang bisa membawa kita menjadi bangsa yang cerdas?" Bagaimana mau membawa bangsa ini berperan, misalnya di kelompok G 20, jika mengambil keputusan persoalan harga BBM saja tidak mampu? Pemimpin ragu rakyat pilu. Lalu apa peran orang-orang super pandai di sekitarnya?

Pembatasan atau Menaikan Harga BBM Bersubsidi

Jika pada akhirnya opsi pembatasan BBM yang akan diambil, pemerintah dan politisi yang tidak setuju kenaikan harga BBM harus mempunyai metoda yang baik, teruji dan tidak menyiksa publik, termasuk pengusaha dan pegawai Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU). Pembatasan cc kendaraan dan penggunaan stiker sudah dipastikan akan rumit, sulit dan memicu konflik antara konsumen dengan petugas SPBU, khususnya di daerah luar Jawa-Bali. Kemudian siapa yang akan mengawasi? Apa sanksinya kalau dilanggar?
Selain itu jangan lupa bahwa BBM bersubsidi itu bukan hanya Premium (24 juta kiloliter) tetapi juga minyak tanah (2 juta kiloliter) dan solar (14 juta kiloliter).

Bagaimana mengontrol minyak tanah dan solar belum dibahas. Solar akan cepat habis di daerah yang ada kawasan penambangan, industri dan perkebunan. Truk-truk mereka berdasarkan peraturan perundang undangan dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Namun kalau tidak dilayani oleh SPBU, bisa cilaka SPBU tersebut karena pemilik truk patut diduga dilindungi oknum berseragam.

Langkah Cepat, Tegas dan Bijak

Banyak cara bijak dan baik yang bisa segera diambil oleh pemerintah untuk pembatasan BBM bersubsidi, seperti: membatasi pembelian premium dan solar maksimum/mobil melalui penghentian otomatis di pompa dispensernya. Misalnya setiap 15 liter pompa akan berhenti dan harus di-nol-kan lagi meterannya kalau akan mengisi ke mobil lain. Jika 15 liter kurang, konsumen bisa mengantre ulang dan seterusnya. Mobil tidak dibatasi cc nya.

Jika konsumen malas antre ulang yang panjang, ya silakan isi BBM non subsidi yang tidak perlu antre panjang. Cara kedua, lepas saja 40 juta kiloliter tidak usah dibatasi. Begitu habis Pertamina dan pemerintah segera lapor ke DPR bahwa bensin bersubsidi habis karena harga tidak boleh naik, banyak dicuri dan subsidi hanya sekitar Rp 137 triliun sudah habis.

Berhubung Pertamina tidak mempunyai dana untuk mengimpor tambahan BBM karena dana Rp 36,7 triliun yang digunakan untuk tambahan subsidi tahun 2011 belum dibayar, DPR harus menyetujui tambahan anggaran atau akan ada kekacauan karena BBM bersubsidi hilang/habis.

Cara ketiga, Pertamina melakukan penjatahan BBM bersubsidi di setiap wilayah secepatnya tanpa perlu ada keputusan Presiden, supaya 40 juta kiloliter cukup hingga akhir tahun 2012. Kalau ini yang dipakai pasti juga akan terjadi antrean super panjang dan kemungkinan juga bisa rusuh. Lalu apakah ada solusi lain? Jelas ada, yaitu naikkan saja harga BBM bersubsidi.

Saat ini dengan tidak naik dan mau dibatasi, konsumen yang terkena pembatasan harus belanja BBM seharga Rp 10.200/liter atau lebih. Coba kalau 1 Maret 2012 lalu naik, konsumen bebas beli BBM bersubsidi dengan harga hanya Rp 6.000/liter. Harga-harga komoditas juga sudah naik dan tidak akan turun lagi. Ini akibatnya kalau pemimpin ragu, rakyat jadi benar-benar pilu.




www.detik.com